Belinasa Info Kita

Sumber: Berita Iptek Topik: Industri   Tags: Biofuel, Energi Alternatif, Industri Kelapa Sawit Banyak hal yang bisa kita cermati dari kegiatan “Gelar Teknologi Industri Kelapa Sawit” yang diadakan di BPP Teknologi pada tanggal 18-19 Juli 2007. Bagi orang yang tidak berkecimpung dalam penelitian maupun bisnis kelapa sawit, sambutan dan paparan dari beberapa keynote speaker saja sudah mampu memberikan gambaran betapa menariknya industri kelapa sawit ini. Berdasarkan data tahun 2006, Indonesia telah menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 16 juta ton. Sementara negara tetangga kita Malaysia yang selama ini berada pada posisi no.1, saat ini berada pada posisi ke-2 dengan total produksi sebesar 15.8 juta ton (sumber: pidato sambutan kepala BPP Teknologi & berkas sambutan menteri perindustrian RI). Yang menarik dari data ini adalah, ternyata Indonesia mampu menjadi negara penghasil CPO nomor 1 di dunia 4 tahun lebih cepat dari prediksi sebelumnya, di

Syahrum, seorang penangkar bibit Menurut Syahrum, seorang penangkar bibit tanaman paling sedikit membutuhkan sekitar 30 ribu pucuk (mata entres) per tahun per komoditas. Mata entres itu harus diambil dari pohon induk yang sudah dilegalitas keabsahannya oleh pemerintah. Dan, tiap pucuk mereka beli sekitar Rp 150 atau tergantung jenis tanamannya. Pucuk-pucuk tersebut disambung dengan batang bawah untuk kemudian dibibitkan hingga tanaman siap tanam atau siap jual. "Sebelum dijual, bibit yang kita perbanyak itu juga harus diberi label. Label itu dikeluarkan oleh Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Sumatera Utara (BPSB Sumut) untuk komoditas pangan dan hortikultura. Dan, untuk mendapatkan label juga harus dibayar yang tiap labelnya tergantung jenis tanamannya," terang Syahrum yang terjun ke bisnis penangkaran bibit tanaman ini sejak tahun 2011 lalu. Sementara, seorang penangkar mem

Sektor perbankan sepertinya masih alergi untuk perkebunan. Hal ini terlihat dari realiasi program revatilisasi perkebunan yang tidak mencapai target. Selain itu,penyaluran kredit pada tiga sektor komoditi juga tidak merata. Hanya komoditi kelapa sawit yang 100% realisasinya terlaksana. Direktorat Jendral (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) mencatat dari rencana pembiayaan 17 bank pelaksana dengan target pembiayaan sebesar Rp 5,55 triliun. Realisasinya sepanjang tahun 2014 sebesar Rp 4,9 triliun yang dilakukan oleh 9 Bank. Tiga komoditas yang mendapat persetujuan pembiayaan dalam program revitalisasi perkebunan adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Kelapa sawit masih menjadi primadona untuk pengucuran kredit perbankan. Hal ini terlihat dari realisasi luasan revitalisasi yang melewati target. Rinciannya, target revitalisasi perkebunan untuk kelapa sawit seluas 223.996 hektar (ha). Realisasinya melebihi target yakni seluas 232.102 ha. Dua komoditas lain realisas

Skalanews - Pemerintah diharapkan, agar tetap fokus mengembangkan biodiesel berbahan baku CPO atau kelapa sawit, kendati kini harga minyak bumi itu murah. "Murahnya minyak bumi, diharapkan jangan sampai melemahkan pengembangan biodiesel dari sektor CPO. Karena biodiesel merupakan salah satu sumber energi masa depan," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs Zulher,MS di Pekanbaru, Minggu (22/2). Hal tersebut disampaikan Zulher, terkait harga minyak bumi kini berada di bawah level USD 50/barrel, yang menyebabkan perdagangan seluruh sektor industri melesu, --termasuk perdagangan CPO dan turunannya. Menurut dia, di samping harga minyak bumi menurun, dikhawatirkan pula penurunan yang sesaat ini akan mempengaruhi kebijakan negara untuk mengembangkan biodiesel berbasis CPO. Memang, katanya, harga minyak bumi yang terus turun tentu akan menjadi berita gembira bagi kita bersama. Akan tetapi, jangan sampai melemahkan dan tidak fokus mencari sumber energi alternat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pengusaha kelapa sawit mengirimkan sinyal lampu kuning tentang perkembangan industri crude palm oil (CPO). Pasalnya, harga CPO di pasaran dunia terus mengalami penurunan. Fatalnya, kondisi ini juga memukul program mandatory bahan bakar nabati (BBN) sebesar 10 persen tak lagi ekonomis. Padahal, ada 11 perusahaan CPO yang memproduksi biodiesel hingga 5,2 juta ton yang mensuplai ke Pertamina. “Perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia akan menghentikan pasokan biodieselnya ke Pertamina. Mereka mengeluhkan harga jualnya kini jauh di bawah biaya produksi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi). MP Tumanggor dalam keterangan Rabu (4/2/2015). Dengan kondisi saat ini, kata Tumanggor, dengan turunnya harga solar yang awalnya sekitar 100 dollar AS menjadi 60 dollar AS dan sekarang 50 dollar AS, maka harga solar lebih murah. Namun, selama ini produsen FAME mensuplai bahan baku yang dicampur dengan solar untuk biodiesel harganya tid

09 Februari 2015 - EKSPOR produk turunan kelapa sawit tahun ini diprediksi masih bertumbuh. Tiga asosiasi industri hilir kelapa sawit memproyeksikan, ekspor hilir kelapa sawit (HKS) akan naik menjadi 13,8 juta ton. Industri HKS yakni Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biodiesel (APROBI) dan Asosiasi Perusahaan Oleokimia (APOLIN) menghitung  ekspor HKS naik tipis menjadi 13,8 juta ton atau berkontribusi 58% dari total ekspor produk sawit 2015 sebesar 23,7 juta ton. Meski naik tipis 0,5% dibandingkan ekspor tahun 2014 sebesar 13,7 juta ton, namun ekspor produk HKS masih lebih rendah daripada pencapaian tahun 2013 yang mencapai 13,9 juta ton. Hanya saja, tahun ini volume ekspor HKS ke Eropa diprediksi bakal ada kenaikan. Hal ini berkaca pada ekspor ke Eropa tahun 2014 sebesar 4,13 juta ton atau naik 3% dari 4 juta ton pada tahun 2013. Togar Sitanggang, Ketua APOLIN mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah negara tujuan

BALIKPAPAN -  Salah satu hambatan perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Kaltim adalah isu black campaign. Tudingannya adalah “perusak lingkungan”.  Meski usianya sudah memasuki seabad, namun masih banyak hal yang terjadi di lapangan yang sangat menyudutkan industri komoditas unggulan Indonesia ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, pihak asing tersebut hanya ingin industri sawit Indonesia tak maju-maju. Alasannya, mereka tak ingin Indonesia menguasai pasar sumber energi terbarukan di dunia. “Kita lihat saja, nyata saat ini mereka (pihak asing, Red) yang menyebar isu itu pasti masih menggunakan hasil olahan dari kelapa sawit. Seperti memakai lilin untuk acara candle light dinner, tiap hari mereka melakukan penggorengan, memakai mentega, dan oli mobil mereka menggunakan minyak CPO,” cetusnya. Dia juga menambahkan, black campaign yang disebarluaskan oleh pihak asing tentang industri kelap

11 Februari 2015 - HARGA tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kaltim mencatatkan perbaikan tipis pada Februari ini. Meski begitu, tren pelemahan diperkirakan berlanjut hingga akhir triwulan pertama nanti, menyusul belum membaiknya harga jual crude palm oil (CPO) yang merupakan olahan hilir tanaman ini. Dinas Perkebunan Kaltim melaporkan, harga TBS usia 10-25 tahun naik Rp 17,96 per kilogram menjadi Rp 1.520,77 kilogram untuk penjualan Februari. Harga tersebut ditetapkan setelah harga rerata CPO dan kernel (inti sawit) tertimbang  dihargai Rp 7.376,16 dan Rp 4.019,82 per kilogram. “Harga tersebut belum termasuk PPN (pajak pertambahan nilai). Di pasar lelang harga CPO berfluktuasi tipis di atas Rp 8.000 per kilogram,” ucap Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati, melalui Kepala Bidang Usaha Muhammad Yusuf, belum lama ini. Meski tengah berupaya naik, harga CPO tersebut lanjut Yusuf, belum mampu menyamai level pada bulan yang sama di 2014. “Tahun lalu

Pekanbaru - Pemerintah daerah (Pemda) Riau diharapkan membuat kebijakan yang mewajibkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Riau membangun pembangkit listrik untuk mengatasi krisis. "Kepala daerah sesuai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan tenaga listrik. Maka dari itu sangat memungkinkan dibuat kebijakan PKS wajib bangun pembangkit listrik sendiri," ujar Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan Disbun Provinsi Riau Sri Ambar di Pekanbaru, Rabu (11/2). Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga biomassa bisa dibangun pada kolam limbah cair PKS dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Landasan program serta operasional sebagai payung hukum pengembangan energi terbarukan nasional tersebut berdasarkan Undang-undang 30/2007 tentang Energi di mana dalam Pasal 20 Ayat (2) berbunyi penyediaan energi oleh pemda diutamakan di daerah belum berkembang atau daerah terpencil. "Selanjutnya terdapat P

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksikan ekspor produk sawit dan turunannya di tahun 2015 sekitar 23,7 juta ton. Komposisi ekspor berupa crude oils (CPO dan lainnya) sebesar 9,9 juta ton atau setara 42% dari jumlah target ekspor. Sedangkan ekspor dalam bentuk hilir sawit atau P rocessed Palm Oil (PPO) sebanyak 13,8 juta ton atau 58%. Berdasarkan data GIMNI, total volume ekspor sawit di tahun 2014 sebanyak 23,6 juta ton. Komposisinya berupa crude oils sebanyak 9,9 juta ton atau 42% dari total ekspor dan PPO 58% atau setara 13,7 juta ton. Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan, target ekspor di tahun ini identik dengan pencapaian bisnis sawit pada 2014. Sejumlah kendala memperlambat target ekspor produk sawit dan turunannya. Ia berharap pemerintah membuat terobosan kebijakan pada tahun ini. “ Sebaiknya, pemerintah memperbaiki kelancaran barang di pelabuhan bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” jelasnya. Jumlah pelabuhan untuk melayani ek

TEMPO.CO , Jakarta - Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare. “Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri,” kata Direktur Program Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni, Jumat, 13 Februari 2015. Lembaga TuK dan Profundo merilis hasil riset dengan judul "Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia". Penelitian yang dilakukan sejak tahun lalu itu mendapatkan data bahwa kekayaan total mereka pada 2013 sebesar US$ 71,5 miliar atau Rp 922,3 triliun. Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Forbes dan Jakarta Globe . S

MedanBisnis - Medan. Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara (Sumut), Amar Arsyad menyebutkan, penyebab anjloknya harga hasil perkebunan di Sumut bukan karena peraturan baru dari pihak pasar dunia terkait pembatasan ekspor terutama untuk karet dan kelapa sawit. Namun, karena regulasi Indonesia yang tidak tegas dan seakan-akan membunuh petani di negeri sendiri. "Petani kita banyak yang tinggal di kawasan hutan, setelah dibuka lahan malah ada konsep hutan yang tidak boleh menebang hutan untuk membuka lahan perkebunan. Memang ini benar tetapi mengapa tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dampaknya bagi petani sendiri. Di sini terlihat bahwa RTRW pemerintah kita sendiri yang tidak jelas," tegasnya kepada MedanBisnis, Kamis (12/2) di Medan. Hal ini, terlihat dengan adanya Undang- undang (UU) Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan huta

TENGGARONG - Industri kelapa sawit beberapa tahun terakhir di Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami perkembangan cukup pesat. Perkebunan sawit di Kukar kini mencapai 883,31 hektare. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kukar Komisi III Johansyah. Ia menjelaskan, kebutuhan minyak nabati dan bahan baku biofuel telah mendorong peningkatan permintaan  crude palm oil  (CPO). Sawit ini memiliki potensi menghasilkan minyak sekitar tujuh ton per hektare. Dibandingkan dengan kedelai yang hanya tiga ton per hektare. “Kukar memiliki luas wilayah untuk pengembangan perkebunan sawit. Tetapi yang perlu diperhatikan secara seksama dampak lingkungan yang ditimbulkan,” kata Johansyah. Ia menilai, dampak negatif dari perkebunan sawit pasti ada. Dari beberapa kajian yang dia dengar, yakni secara ekologis adalah sistem monokultur pada perkebunan kelapa sawit telah merubah ekosistem hutan. Ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, ekosistem hutan hujan tropis, serta  sejumlah

JAKARTA - Kementerian Pertanian, asosiasi industri, dan anggota DPR mempertanyakan maraknya riset dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengaitkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa perampasan lahan, perusakan lingkungan, serta konflik sosial. Riset yang mengarah pada kampanye negatif itu terbukti mengganggu perkembangan budi daya sawit dan merusak iklim investasi di negeri ini. Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Hari Priyono menegaskan, perkebunan kelapa sawit masih banyak dimiliki oleh para petani. Dia pun menepis tudingan yang menyebutkan perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. ”Kelapa sawit memiliki peran besar bagi ekonomi Indonesia, saat ini luas lahan kelapa sawit 10,5 juta hektare (ha), 4,4 juta ha dimiliki oleh petani. Dengan data itu, tidak benar kalau perkebunan kelapa sawit dikuasai perusahaan besar,” kata Hari. Data Kementan tersebut juga mematahkan riset yang dilakukan LSM

Jakarta -Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa penghentian sementara (moratorium) perizinan di atas hutan alam primer dan lahan gambut membuat tidak ada lagi ekspansi lahan perkebunan sawit di Tanah Air. Akibatnya, industri sawit kehilangan potensi pendapatan ( potential loss ) sebesar US$ 10 miliar atau setara Rp 127 triliun sejak kebijakan moratorium tersebut diberlakukan pada Mei 2011 melalui Inpres No 10 Tahun 2011. Juru bicara Gapki Tofan Mahdi mengungkapkan, potensi kehilangan pendapatan tersebut dengan asumsi perolehan devisa ekspor yang tidak maksimal karena tidak bertambahnya luas lahan sawit. Itu belum memasukkan besarnya penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan dengan adanya ekspansi lahan sawit. “Industri sawit begitu strategis, pada 2014 misalnya sumbangan devisa dari sawit mencapai US$ 21 miliar, nomor satu dari sektor nonmigas,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (16/2). Kebijakan moratorium tersebut keluar saat pem

MedanBisnis - Pekanbaru. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau periode 16-22 Juli 2014, umur sepuluh tahun ke atas, mencapai Rp1.884,24 per kg atau turun Rp31,60 per kg dibandingkan dengan harga seminggu sebelumnya yakni Rp1.915,84 per kg. "Penurunan harga TBS kelapa sawit Riau antara lain dipengaruhi harga CPO di Bursa Malaysia pada awal perdagangan hari ini (Selasa, 15/7) terpantau sedang mengalami pergerakan melemah," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher di Pekanbaru, Selasa (15/7). Menurut Zulher, pelemahan harga CPO di Bursa Malaysia masih dipicu oleh tekanan kuat dari anjloknya harga faktor substitusi khususnya kedelai. Untuk kedelai, katanya, pelemahan harga terjadi akibat potensi lonjakan signifikan pada output kedelai AS, dan terpantau memberi tekanan sentimen negatif kuat terhadap pergerakan harga CPO Indonesia. "Persediaan CPO yang dikabarkan oleh MPOB sedang menurun, bahkan tidak mampu untuk mengangkat harga CPO untuk kembali me

Metrotvnews.com, Palembang: Antara - 18 Februari 2015 12:30 WIB - Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat harga minyak sawit mentah di provinsi ini, Rabu (18/2/2015), dipatok Rp7.652 per kilogram, atau berangsur naik dibandingkan kondisi dua pekan sebelumnya hanya Rp7.558 per kg. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Sumsel Benyamin mengatakan harga beli minyak sawit mentah (CPO) di daerah ini berangsur naik dibandingkan kondisi dua pekan sebelumnya. "Naiknya harga tersebut menyesuaikan dengan pasaran di luar negeri (ekspor), juga berdasarkan kesepakatan melalui rapat rutin dua kali sebulan antara Dinas Perkebunan setempat dengan pengusaha perkebunan besar swasta nasional di daerah ini," katanya di Palembang, Rabu (18/2/2105). Menurut dia, dalam rapat rutin itu, harga CPO pekan ini ditetapkan menjadi Rp7.652 per kilogram, ternyata ada terjadi kenaikan dibandingkan dengan kondisi dua pekan sebelumnya kisaran Rp7.558 per kg. Dia menyebutk

Liputan6.com, Jakarta - Produsen pengolahan kelapa sawit mengaku tidak keberatan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk produk turunan kelapa sawit. Selama ini kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang bebas PPN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2007. Komisaris Wilmar Grup MP Tumanggor mengatakan yakin dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini tidak akan memberatkan produsen pengolah kelapa sawit dalam negeri. "Saya kira pemerintah dalam menetapkan PPn ini juga ada pertimbangannya, pasti itu baik untuk negara dan juga untuk petani. Pasti ada pertimbangan khusus. Jangan dilihat, kok sawit kena PPn?," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2014). Dia mencontohan retritusi pajak yang selama ini diberikan kepada industri CPO yang intergrasi mulai dari perkebunan, pabrik pengolahan hingga produk jadi dinilai tidak memberatkan industri. "Mi

Skalanews - PT Minamas Plantation Indonesia masih tetap fokus memenuhi permintaan Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri, meskipun tidak menutup kemungkinan ekspor ke luar negeri. "Saat ini kami masih fokus melayani permintaan dalam negeri (Indonesia), tetapi tidak menutup kemungkinan melakukan ekspor," ujar Presiden Direktur Minamas Plantation, Mohd Ghozali Yahaya saat berbuka bersama di Banjarbaru, Kalsel, Senin (14/7). Ghozali menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas produksi CPO melalui sertifikasi standar mutu perkebunan sawit berkelanjutan atau Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). "Setiap produk CPO yang dihasilkan PT Minamas secara bertahap mengantongi sertifikasi RSPO sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan maupun pasar yang memerlukan produk berkualitas," ungkapnya. Dijelaskan, RSPO adalah organisasi internasional yang menerbitkan sertifikat standar mutu perkebunan kelapa sawit dimana produsen minyak kelapa sawit be

PEKANBARU, GORIAU.COM - Salah satu permasalahan produktifitas kelapa sawit di Riau adalah sumber benih yang tidak berkualitas. Hal itu terutama dialami oleh para petani swadaya yang tidak memiliki dana yang kuat untuk membangun sebuah usaha perkebunan. Mereka beralasan bahwa mahalnya sumber benih berkualitas mengakibatkan mereka lari ke benih tidak berkualitas. Untuk menyiasati hal itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, saat dihubungi Minggu (13/7/2014) siang menyarankan kepada petani untuk menangkar sendiri bibit berkualitas tersebut. Dia mengungkapkan penangkaran bibit itu tidak serumit yang dipikirkan petani. Apalagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah memiliki sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Benih yang dapat menjadi wadah konsultasi bagi petani yang berminat untuk menangkar sendiri bibitnya. ''Penangkaran bibit tersebut tidak rumit, yang terpenting petani mengetahui tata cara penangkarannya. Dan kita dari Disbun Riau siap membimbing petani ya

JAKARTA - Di saat program hilirisasi sektor pertambangan masih jalan di tempat, sektor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) justru mencatat sukses besar. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengatakan, hilirisasi merupakan cara efektif untuk mendorong multiplier effect di sektor CPO. “Indonesia punya potensi besar dan sudah membuktikan bisa sukses,” ujarnya. Fadhil menyebut, hilirisasi tidak hanya mendorong kinerja industri pengolahan CPO, melainkan juga kinerja sektor hulu. Sebab, ketika hilirisasi dijalankan, hasil olahan bisa dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi karena adanya nilai tambah. “Karena itu, dari industri perkebunannya juga tumbuh signifikan,” katanya. Data GAPKI menunjukkan, luas kebun rakyat yang pada 2003 sebesar 1,85 juta hektare, pada 2012 naik lipat dua menjadi 3,7 juta hektare. Selain itu, jumlah perusahaan perkebunan sawit swasta dan BUMN tumbuh menjadi 1.320. Tumbuhnya industr

Pembukaan lahan baru atau peremajaan kembali, dapat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran lahan, khususnya di wilayah Sumatera ini. Pemerintah bukan hanya melalui dinas perkebunan, akan tetapi juga melibatkan dinas kehutanan dan dinas terkait lainnya, terus mengimbau pengusaha atau pemilik lahan melalui berbagai media masa dan peraturan-peraturan agar selalu mewaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurut perkiraan BMKG, musim panas akan lebih ekstrem lagi di penghujung bulan Februari ini. Peristiwa yang hampir rutin selama masa kemarau, khususnya di Pulau Sumatera ini adalah kebakaran lahan. Banyak penyebab terjadinya kebakaran ini, salah satu di antaranya adalah lahan gambut gundul yang terlalu banyak kena sinar matahari secara terus menerus dikarenakan musim kemarau. Untuk itu, perlu dicoba agar setiap pembukaan lahan atau peremajaan kembali lahan, bisa menggunakan kacangan penutup lahan khususnya mucuna bractetata sebagai tanaman menguntungkan yang se

BPPMPD Inhil Ingatkan Perusahaan Tidak Langgar Komitmen Riauterkini-TEMBILAHAN-Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPPMPD) Inhil menghimbau masyarakat tidak menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan sawit, karena seharusnya polanya kerjasama kemitraan. Kepala BPPMPD Inhil, Junaidi menyatakan, himbauan ini sebagai upaya proteksi Pemkab Inhil atas praktek jual-beli lahan yang berlangsung saat ini, diingatkan pihak perusahaan juga tidak melanggar komitmen (kesepakatan) yakni menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat. "Kami menghimbau masyarakat jangan menjual lahan mereka, perusahaan juga jangan melakukan praktek pembelian lahan masyarakat, karena melanggar komitmen mereka dalam membuka lahan perkebunan di Inhil yakni dengan pola kerjasama kemitraan," ungkap Kepala BPPMPD Inhil, Junaidi kepada riauterkinicom, Kamis (19/2/15). Lanjutnya, praktek pembelian lahan masyarakat semacam ini di lapangan selain menimbulkan kerugian karena ketiadaan lagi lahan untu

Koalisi masyarakat sipil mengkritisi UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena dinilai tak mencerminkan aspek keadilan yang hanya menguntungkan investor besar dan mengancam lingkungan. Petani kecil dan masyarakat adat bakal makin terpinggirkan. “Kami berharap UU ini bisa mengatur persoalan sosial dan lingkungan dalam aktivitas perkebunan besar. Ada solusi alternatif terkait konflik agraria baik dengan masyarakat adat, buruh perkebunan dan lingkungan. Tetapi UU ini tidak memberikan solusi. Justru akan timbulkan masalah baru ke depan,” kata Marsuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), di Jakarta, Selasa (17/2/15). Dia mencontohkan, soal ketentuan pelaku usaha perkebunan. Defenisi pelaku usaha adalah perusahaan dan petani. Namun, dalam konteks pelaksanaan dan perlindungan negara, cenderung berpihak perkebunan besar. “Padahal,  petani disebutkan sebagai pelaku usaha perkebunan.” “Sejak muncul perkebunan sawit timbulkan banyak masalah dipicu perusahaan besar

Jakarta (ANTARA News) - Agen Investigasi Lingkungan Hidup atau "Environmental Investigation Agency" (EIA) melaporkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan dibukanya hutan telah mendorong pembalakan liar di Indonesia. Dalam kurun 20 tahun, antara tahun 1990 sampai 2010, wilayah perkebunan kelapa sawit tumbuh 7 kali lipat, dari 1,1 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. Meskipun ada berbagai analisis terkait tingkat deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi tersebut, semua analisis tersebut menegaskan bahwa kelapa sawit memainkan peran penting dalam perusakan hutan. Sebuah studi yang diterbitkan tahun ini memperkirakan bahwa antara tahun 2000--2010, Indonesia telah kehilangan setidaknya 1,6 juta hektar hutan yang diubah menjadi konsesi kelapa sawit. Sebagian besar dari hutan tersebut berlokasi di Kalimantan yang mencakup wilayah seluas sekitar 1,1 juta hektar. Analisis lain yang ditemukan adalah antara 1990--2005, lebih dari 50 persen ekspansi kelapa sawit di In